Fasilitasi Naskah KSDPL

Dasar Hukum

1. Pasal 11 jo. Pasal 4 UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permenlu RI No.09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
7. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2015 tentang Grand Design Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2015 – 2018.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119.05/Kep.245-PEMKSM/2017 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat.

Persyaratan

1. Permohonan/persetujuan kemitraan dari Pemerintah Daerah di Luar Negeri/melalui Kemdagri
2. Data potensi daerah;
3. Data potensi kerja sama;
4. Kajian Pakar;
5. Action plan/rencana kerja;
6. Persetujuan DPRD;
7. Surat Full Power.

Prosedur dan Waktu

1. Tim Kerja Sama Daerah melakukan uji kelayakan setelah menerima disposisi dari Gubernur/Sekretaris Daerah tentang kerja sama dengan pemerintah di luar negeri;
2. Melakukan koordinasi dengan calon mitra, menyusun rencana kerja sama, action plan dan membuat draft Letter of Intent;
3. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Sama untuk mendapat pertimbangan;
4. Memproses persetujuan DPRD;
5. Menyusun draft MoU untuk kemudian dibahas dalam Rapat Inter Kementerian bersama-sama dengan pembahasan action plan;
6. Memproses persetujuan Pemerintah (Setneg) dan Full Power dari Kementerian Luar Negeri;
7. Menandatangani MoU;
8. Melaksanakan kerja sama;
9. Monitoring dan evaluasi.

Waktu pelayanan

Waktu pelayanan : Tidak terbatas, ± 3 (tiga) bulan.

Output

Naskah Kerja Sama (Letter of Intent dan Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah di Luar Negeri